Soekarwo Dianugerahi Honoris Causa Berkat Konsep Jatimnomics Thursday, 03 September 2015

Kiprah Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam memajukan perekonomian daerah dan nasional mulai tampak. Pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,18 persen pada kuartal I tahun 2015 melebihi rata-rata nasional sebesar 4,71 persen. Didukung dengan perbaikan koefisien Gini yang mengukur tingkat disparitas, pembangunan ekonomi Jatim diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi nasional.

Atas dasar kiprah itulah, Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., dengan persetujuan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada Soekarwo. Penganugerahan gelar kehormatan kepada Soekarwo sebagai Doktor Honoris Causa UNAIR ke-10 dilakukan pada Sidang Universitas Airlangga di Aula Garuda Mukti, Sabtu (22/8).

Rektor UNAIR dalam konferensi pers yang digelar sehari sebelum pengukuhan mengharapkan bahwa ada lebih banyak kepala daerah yang mencontoh Soekarwo dalam memajukan perekonomian Jatim.

“Ke depan, semoga lebih banyak para pimpinan daerah yang dapat belajar dari Pak Karwo. Hal yang perlu dicontoh adalah keberanian mencoba dan menggagas konsep-konsep baru dan banyak hal, sebagai bagian dari ijtihad (usaha yang sungguh-sungguh). Jika tidak ada keberanian mencoba, pertumbuhan ekonomi tetap dalam rentang yang standar,” tutur Nasih.

Dalam pengukuhan Soekarwo sebagai Doktor Kehormatan, Gubernur Jatim kelahiran 16 Juni 1950 itu menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Jatimnomics: Sebuah Model Indonesia Incorporated Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”.

Sejumlah pejabat nasional dan daerah hadir di UNAIR. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya Sudi Silalahi yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UNAIR, Chairul Tanjung selaku anggota MWA, Anggito Abimanyu, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Usai pengukuhan, Sudi menyampaikan pernyataan singkat terkait pengukuhan pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo itu. “Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pakdhe Karwo. Kita ketahui bersama poin-poin yang dibicarakan beliau. Kita berharap agar lebih banyak yang dikembangkan untuk negeri ini, khususnya Jawa Timur,” ucap Ketua MWA UNAIR itu.

Sejumlah rektor maupun guru besar perguruan tinggi juga turut menghadiri pelantikan Soekarwo, antara lain Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Narotama, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Sumatera Utara.

 

Jatimnomics

Dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, Soekarwo memperkenalkan konsep Jatimnomics, sebuah model Indonesia Incorporated, yaitu konsep multisinergi seluruh elemen untuk turut berpartisipasi memajukan perekonomian nasional. Konsep Jatimnomics bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan mempersempit kesenjangan sosial dengan bertumpu pada peningkatan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ada tiga ciri aktivitas ekonomi utama pada Jatimnomics, yaitu peningkatan basis produksi UMKM dan Besar, pembiayaan yang kompetitif, dan pengembangan perdagangan atau pasar.

Berdasarkan sensus UMKM Badan Pusat Statistik Pemprov Jatim pada tahun 2012, ada 3.476 UMKM siap ekspor produk, 1.330 UMKM perintis ekspor, dan 70.000 UMKM yang masih ‘diinkubasi’. Sensus tersebut menggunakan instrumen identitas perusahaan, jumlah tenaga kerja, kegiatan utama usaha, pelayanan perbankan, wilayah usaha, aset, omset, dan skala usaha.

Untuk mengembangkan kapasitas produksi dan menjaga persaingan UMKM dan industri besar, pemerintah menjamin kemudahan perijinan, ketersediaan pasokan energi, menjamin iklim buruh, hingga pembangunan infrastruktur.

Sumber daya manusia juga tak luput dari perhatian pemerintah. Pada tahun 2014, Pemprov Jatim telah mengembangkan 70 SMK Mini, dan pada tahun 2015, jumlah SMK Mini akan bertambah menjadi 100. Melalui SMK Mini, pemerintah mengharapkan akan ada 15.300 tenaga kerja terlatih yang bisa mendukung industri di Jatim. Ada pula balai latihan kerja plus yang berstandar internasional.

Terkait dengan pembiayaan yang kompetitif, Soekarwo mengeluarkan regulasi agar bunga kredit tak membebani pelaku usaha mikro. Pemprov Jatim menandatangani MoU Bank Jatim agar suku bunga yang ditawarkan kepada pelaku UMKM sebesar 8%. Sampai saat ini, Bank Jatim telah merealisasi kredit sebesar Rp. 452,132 miliar dengan jumlah debitur 11.231 UMKM. Sedangkan BPR Jatim telah merealisasikan kredit sebesar Rp. 442,630 miliar dengan jumlah debitur 4.231 UMKM.

Untuk mengembangkan pasar, Soekarwo mengembangkan infrastruktur dan membuka Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di tingkat nasional dan global melalui penempatan KPD di banyak provinsi di Indonesia dan enam kota di lima negara.

“Kita mengadakan kerjasama dengan pengusaha, bentuknya tidak lagi government to government, tapi sudah business to business untuk memotong ongkos logistik. Ongkos logistik itu naik berlipat-lipat, karena saat kapal kita kembali dari Kupang ke Jatim, kapalnya kosong. Kalau business to business pengusahanya mencari barang untuk mengisi ulang kapal, sehingga ongkos distribusi barang jadi lebih murah dan efisien,” tutur Soekarwo.

Dengan adanya dukungan tersebut, sektor UMKM menyumbang PDRB (Product Domestic Regional Bruto) mencapai Rp. 1.100 triliun pada tahun 2014. Angka itu setara dengan 54,98 persen dari total pertumbuhan ekonomi Jatim.

Namun demikian, Gubernur Jatim ini tetap memberikan ruang akademik untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep Jatimnomics. “Agar konsep Jatimnomics secara implementatif dapat direplikasikan menjadi model pembangunan yang mengakar pada tujuan inklusivitas,” ucapnya.