M. Hadi Shubhan (Dr., S.H., M.H., C.N.)

Fakultas Hukum, Hukum Administrasi

Untuk mengupdate profil, silahkan mengirimkan profil terbaru ke admin@pih.unair.ac.id

Profil Dosen
Jenjang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Institusi Mulai Berakhir
1 Program Sarjana Universitas Airlangga 1991 1995
2 Program Magister Universitas Airlangga 1995 1998
3 Program Doktor Universitas Airlangga 1999 2006
Riwayat Mengajar
No Subjek
1 Philosophy of Law (Doctor)
2 Law and Theory of Justice (Doktor)
3 Bankruptcy Law (Doctor, Master, Bachelor)
4 Labour Law (Doctor, Master and Bachelor)
5 Auction Law (Master)
6 Local Government (Bachelor)
7 Introduction of Syaria Law (Bachelor)
Bidang Riset
No Subjek
1 BANKRUPTCY LAW AND LABOUR LAW
Publikasi
No Publikasi Tahun
1 Competence Enhancement of Government Apparatus in Public Service of Reeional Areas Volume: 19 Issue : 1 1 IOSR Journal of Humanities and Social Science 2014
2 Competency Identification of Officiel in Public Service Volume: 17 Issue : 4 IOSR Joumal of Humanities and Social Science 2013
3 Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven Beritikad Baik Dari Penyalahsunaan Kepailitan Volume:33 No.:1 Jurnal Hukum Bisnis : Terakreditasi 2014
4 Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas Yang berstatus Sedang Dalam Likuidasi Vol. XII, No.2 Mei2007,h.81- 97, ISSN 1410- i 3648, SK Akreditasi No : 39/DlKTI/Kepl2 004 Jumal Kajian Masalah Hukum ''PERSPEKTIF KEADILAN'' 2007
5 Tanggung Jawab Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT) Atas Kepailitan PT Yol.21,No. 1 Januari 2006 ISSN 02I5- 849X, SK Akreditasi No : 34/DIKTl/Kep/2003 Jumal YURIDIKA 2006
Keanggotaan Asosiasi
No Asosiasi
Data tidak tersedia...
Penghargaan
No Penghargaan Tahun
1 Commissiepromotie Universiteit Leiden Universiteit Leiden 2016
2 Joumalist Award2}I4 ISAID - JPIP 2015
3 hara 3 Lomba Karya Tulis Kategori Dosen (Dalam Rangka Menyambut HUT Mahkamah Konstitusi RI ke-3 tsl. 03-08-2006) Mahkamah Konstitusi RI 2006
Informasi Lain

RESEARCH EXPERIENCE

  1. 2013 Identifikasi Kompetensi Aparat Dalam Layanan Publik BOPTN Rp.50.000.000,-
  2. 2014 Competence Enhancement of Government Annaratus in Public BOPTN Rp.50.000.000,-
  3. 2012 Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan BPHN _ Kemenkumham Rp. 25.000.000,
  4. 2007 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan lndustrial Laporan Penelitian dibiayai DIPA PNB UNAIR yang telah disahkan oleh LEMLIT Unair tgl. 03 Januari2007 (Sebagai Anggota) Rp. 20.000.000
  5. 2006 Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Laporan hasil penelitian SP4 Unair yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unair (sebasai Ketua) Rp. 10.000.000,-

PUBLIC SERVICES EXPERIENCES

  1. 2015 Saksi Ahli dalam Perkara Nomor:09/PKPU /2014/PN.Niaga Sby di Pensadilan Niasa Surabava
  2. 2015 Saksi Ahli dalam Perkara pidana a.n. Ir. Budi Kusmarwoto dkk di PN Kabupaten Probolinsso
  3. 2015 Saksi Ahli Dalam Perkara No. 96/PUUXV20l3 di Mahkamah Konstitusi Perihal Pensui ian IfU Ketenasakeri aan
  4. 2015 Saksi Ahli di Polda Metro Jaya Jakarte dalam perkara dugaan tindak pidana olet sdr Reza Safaat Rizal dkk
  5. 2015 Saksi Ahli di Polda Jawa Timur dalam perkara dugaan tindak pidana oleh sdr Rudi Indraiaya
  6. 2015 Saksi Ahli dalam Perkara Nomor: 02/PKPU 12015 /PN.Niaga Sby di Pengadilan Niaga Surabaya
  7. 2015 Saksi Ahli di Polda Jawa Timur untuk LP No. LP /7 57 /X/2012/SPKT
  8. 2015 Saksi Ahli di Polrestabes untuk LP No.LPB/619/V/ 2014/JATIM
  9. 2015 Saksi Ahli di Polrestabes untuk LP No.LP/1228 B/IX/2013 / SPKT/JATIM/RESTABES SBY
  10. 2014 Saksi Ahli di Pengadilan Niada pada PN Surabaya dalam perkara permohonan PKPU Nomor 09/PKPU/2I14/PN.Niaga Sby
  11. 2014 Saksi Ahli Polrestabes Dalam Perkara Tindak Pidana tentang Kenotariatan No. LP/0/719/VI/2013/Jatim.Restabes. Sby
  12. 2014 Saksi Ahli di PN' Denpasar dalam perkara No. 780/Pid.B/2014/PN.Dps dalam perkara pidana dalam Kepailitan
  13. 2014 Saksi Ahli Polrestabes Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau penggelapan (dalam kepailitan) a.n. pelapor Irene Limanata. SH
  14. 20t4 Perkara Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja No : 101/G/2013/PHL Sby
  15. 2014 Perkara Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan berupa Pengusaha tidak memberi gaji kepada pekerja yang sudah melaksanakan pekeriaannva
  16. 2014 Pengujian UU no 13 tahun 2003 tentang ketenasakeriaan terhadap UUD 1945
  17. 2014 Saksi Ahli Perkara No 162/G/2O13/PTTIN-JKT
  18. 2014 Keterangan Hukum Perburuhan dalam perkara No : 124/G/20l3/PHL Sby
  19. 2014 Gugatan Dr. Muchtar Pakpahan, SH terhadap Direktur Pendidik dan Tenaga Keoendidikan Ditien Dikti
  20. 2014 Perkara PT. Langgeng Makmur Industri
  21. 2014 Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan an Pelappor Hilarius Benedictus
  22. 2014 Saksi Ahli Perkara PT. Nikki Puri Properti no : 0 8/Plw.pailit/20 1 4/PN.Niasa. Sby
  23. 2010 Saksi Ahli Perkara Perjanjian kerja bersama PT Kurnia Anssun Moiokerto
  24. 2011 Keterangan ahli Hukum Perburuhan mengenai Gugatan Warga Negara Sipil tentang Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga
  25. 2014 Perkara Permohonan KPPU (Penundaan
    Kewajiaban Pembayaran Utang) No: 09/PKPU/2014/PN
  26. 2013 Saksi Ahli Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat dalam akte autentik an. Anita Lucia Kendarto- SH. MKn
  27. 2013 Saksi Ahli Perkara Perdata no 3 6 /PDT .G 120 1 2/PN.Baneil
  28. 2013 Saksi Ahli Perkara Kepailitan no 23 /Pdt. Sus/Pilit/2013 /Pn.Niaga.Jkt.Pst
  29. 2013 Dugaan Tindak Pidana Pengelapan dan memberikan keterangan palsu kedalam akte autentik an. PT. Anita Vira Andika
  30. 2013 Saksi Ahli Pembatalan SK lzin Penangguhan Upah 'Minimum Tahun 2013 Jabar
  31. 2013 Perkara No 69/PUU-XV2013 tentang Pengujian IfU No. 13 tahun 2013
  32. 2013 Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan
  33. 2013 Perkara Dugaan Tindak Pidana Pasal 43 jo 28 UU No 21 tahtn 2000 tentang Serikat Pekerja/buruh
  34. 2013 Perkara Kepailitan No: 01 PLW/PDTPAILIT/2013/PN.MKS
  35. 2013 Perkara PT Qurnia Subur Alam Raya No. 23/Pdt. Sus/Pailit/20 13 /PN.Niasa. Jkt.Pst
  36. 2012 Saksi Ahli Memberikan keterangan ahli dalam perkara nomor: 38/PHPU,D.X/2012
  37. 2012 Keterangana ahli Hukum Kepailitan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi an H. Syafiruddin. SH. MH
  38. 2012 Saksi Ahli Memberikan keterangan ahli dalam Penyidikan Tindak Pidana Ketenasakeriaan
  39. 2012 Saksi Ahli Pendampingan Komprehnesif guna Kesempurnaan Draf Reperda
  40. 2012 Sebagai Ahli Kepailitan tentang Dugaan Pidana Perbankan di PT BCA Cabang Utama Kuta
  41. 2012 Saksi Ahli Perkara Gugatan Pembatalan tentang pencatatan Serikat Pekerja PT Smeltins Gresik
  42. 2012 Saksi Ahli Gugatan Kepailitan PT Dwimas Andalan Bali
  43. 2012 Saksi Ahli Perkara YPTS ITATS melawan Dosen danlatau pekerja dalam perkara no : 195 /G/20 1 1/PHI.Sbv
  44. 2011 Saksi Ahli Penyidikan SpirinSidik/ 1249/VII/2011 Reskrim (Hukum Kepailitan)
  45. 2011 Saksi Ahli Keterangan ahli Hukum Perburuhan mengenai Gugatan Warga Negara Sipil tentang Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga
  46. 2011 Saksi Ahli Penyidikan SpirinSidiU 1249/VII/2011 Reskrim (Hukum Kepailitan)
  47. 2011 Saksi Ahli Perkara an terdakwa Hariyanto Anto Utomo Hidayat
  48. 2008 Saksi Ahli dalam Perkara PTUN antara Oei Wiiaya walawan Disnaker Gresik
  49. 2008 Saksi Ahli dalam Perkara Dugaan Tindak dibidang Ketenagakerjaan
  50. 2008 Saksi Ahli dalam Perkara Kasus Perburuhan Anggota KASBI Jatim
  51. 2008 Pengelola Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) FH UNAIR
  52. 2008 Pengabdian Masyarakat "Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Korban Lumpur Lapindo"
  53. 2008 Saksi ahli dalam Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2008
  54. 2008 Saksi ahli dalam perkara a.n. Terdakwa k. Fathoni Prawata
  55. 2008 Memberikan keterangan ahli dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal 406 dan atau psl 167 dan atau 363 KUHP
  56. 2007 Saksi Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan dangan Cara Menguasai Aset Berupa Tanah dan Kantor PKB Jatim
  57. 2007 Saksi Ahli dalam Perkara Hak Tanggungan Yang Merupakan Jaminan Pada Perjanjian Kredit
  58. 2007 Saksi Ahli dalam Perkara Kepailitan terhadap PT. Air Paradise Internasional

Populer Publication

  1. Menakar Deregulasi Pengupahan, Artikel dimuat Koran Kompas edisi 20 Oktober 2015
  2. Revisi RUU Ketenagakerjaan, Artikel dimuat Koran Kompas Edisi 4 Maret 2015;
  3. Negara Belum Hadir Bagi Buruh, Artikel dimuat Koran Kompas edisi 29 April 2015;
  4. Jangan Pisahkan Pendidikan Tinggi, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 25 Oktober 2014;
  5. Agenda Perburuhan Presiden Baru, Artikel dimuat Koran Kompas edisi 29 Agustus 2014;
  6. Hari (Penderitaan) Buruh, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 1 Mei 2014;
  7. Buruh dan Lumpuhnya Hukum, Artikel dimuat Koran Kompas edisi 29 April 2014;
  8. Kebijakan Oplosan Outsourcing Pekerja, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 6 Maret 2014;
  9. Bukan Negara Hakim, Artikel dimuat Koran Kompas edisi 16 Nopember 2013
  10. Negaralah Pemicu UangMurah, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 4 Nopember 2013
  11. Penyetaraan Akreditasi PTN-PTS, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 21 Oktober 2013;
  12. Empat Besar Dosa MK, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 7 Oktober 2013
  13. PTN Masih Tetap Bermoral, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 3 Juli 2013;
  14. Teror Independen Hakim, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 25 April 2013;
  15. Setelah Batavia Landing di Kepailitan, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi I Pebruari 2013;
  16. Harga Layak Keringat Buruh, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 23 Nopember 2012
  17. Tidak Berdaya soal outsourcing, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 8 Nopember 2012;
  18. Remehkan berujung Pailit Telkomsel, Artikel dimuat Koran Jawa PoJ edisi 17 September
    2012;
  19. Harapan Baru dari UU Dikti, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 27 Agustus 2012;
  20. Tentang Otonomi Perguruan Tinggi, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 1I Juli 2012;
  21. Teologi dan Politisasi Buruh, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 30 Apfil 2012;
  22. PolitikHukum Pengupahan Buruh , Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 25 Nopember 2012;
  23. Memidanakan Perampas Hak Buruh, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 8 Agustus 2012;
  24. JebakanRevisi UU Ketenagakerjaan, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 6-Juni 2011;
  25. Strategi Hukum Bisnis Mandala, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 14 Januari 2011;
  26. Kompromi Legalitas Jaksa Agung, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 24 September 2010;
  27. Pintu Bagi Tekad Preesiden SBY memiskinkan Koruptor "Lakukan Lewat Kepailitan", Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 6 Maret 2012;
  28. Penyalahgunaan Outsorcing, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 18 Januari 2012;
  29. Resiko setelah kemenangan ER di PTLTN, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 21 September 2012; 
  30. Menelaah SKB Lima Menteri, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 17 Juli 2008
  31. Ayat-ayat Pailit bagi Penilap BLBI, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 17 Maret 2008;
  32. Eks Pekerja PT DI Kian Menderita, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 29 Oktober 2007;
  33. PT DI Pailit, Kenapa Tidak? Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi 8 September 2007;
  34. Jangan Kurangi Hak Normatif Buruh, Artikel dimuat Koran Jawa Pos edisi I Mei 2007;
  35. Problematika Yuridis Kewenangan KY, Artikel dimuat Koran Kompas tgI. 29 Agustus 2006. 
  36. Soal Vonis MK terhadap KY, Artikel dimuat Koran Jawa Pos tgl.25 Agustus 2006;
  37. Jakgung Memailitkan Lapindo, Artikel dimuat Koran Jawa Pos tgl. 11 Agustus 2006;
  38. Mungkin Memailitkan Lapindo, Artikel dimuat Koran Jawa Pos tgl. 03 Juli 2006;
  39.  Memailitkan Yayasan Pak Harto, Artikel dimuat Koran Jawa Pos tgl.17 Mei 2006;

Kontak Dosen

hadi unair@yahoo.com
031-5023151 / 031-5023252
-
Fakultas Hukum - Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya Indonesia