S3 Ilmu Hukum Wednesday, 06 January 2016 05:48

 

TENTANG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga dimulai pada Tahun 1976 dengan mendapat biaya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui proyek Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor A.II.2883/Rektor/25a/UA/1979, tanggal 16 Maret 1979 tentang Penyelenggaraan Program Administrasi Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Airlangga dilakukan oleh Koordinator Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Airlangga dibawah tanggung jawab Pembantu Rektor I (Bidang Akademik). Kegiatan akademik dilaksanakan oleh Ketua Program Pendidikan Pascasarjana atau Pimpinan di setiap Fakultas yang bersangkutan. Pada tahap ini cukup banyak peserta yang menyelesaikan program dan berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum. Selain itu dijalin kerjasama dengan Belanda untuk mengikuti ”Sandwich Programme” di Belanda dengan beasiswa Program Doktor yang dikelola Nederlandsche Stichting voor Juridisce Samenwerking tussen Indonesia en Nederland.

 

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Airlangga dan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8897/PT.03.6/0/1982 tanggal 19 Oktober 1982 tentang Penetapan Pejabat Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, maka pengelolaan program pendidikan Doktor dialihkan secara bertahap kepada Pejabat Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga dan diarahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas atau Institut Negeri.

 

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23497/C/I./1983 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, tanggal 10 Maret 1983 mulai tanggal 1 April 1983 administrasi Program Doktor Pendidikan Pascasarjana sepenuhnya dikelola oleh Fakultas Pascasarjana, sehingga dapat dinyatakan sebagai tahun Program Studi mulai disenggarakan. Pendidikan Pascasarjana dengan program TMPD tahun 1976-1982 merupakan program tidak terjadwal. Sejak tahun 1983 dimulai program terjadwal dengan kurikulum dan jadwal akademik. Sebagai dasar hukum pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor diberlakukan SK Nomor 1443/PT.03.1/O/1984, tanggal 8 Maret 1984. Kemudian, sejak tahun 1987 berlaku SK.Mendikbud Nomor 0207/U/1987 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi.


Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor 26212/PT.03.H4.FPS/1/1988 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor tanggal 1 September 1988, Pendidikan Program Doktor mulai ditata lebih seksama dengan mempersiapkan susunan kurikulum sesuai dengan masing-masing bidang ilmu yang ada termasuk bidang ilmu hukum. Lebih lanjut, penataan diatur dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0311/O/1991 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana di Lingkungan Universitas dan Institut Negeri. Dengan berlakunya Keputusan Mendikbud Nomor 053/U/1993 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi, maka susunan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum disempurnakan disertai penataan berbagai aspek kegiatan akademik dan diharapkan mampu memacu Peserta Didik untuk menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang ditetapkan.

Keabsahan Program Studi dikokohkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 593/DIKTI/Kep./1993 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Doktor dan Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Kegiatan akademik Program Studi Ilmu Hukum dewasa ini mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 7844/J03/PP/2008 tentang Peraturan Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum dan Silabus Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum tahun 2007/2008.

Pada Tahun 2009 pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dialihkelolakan kepada Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pasacasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan batasan terhadap penjaminan mutu dan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) masih ditangani oleh Program Pascasarjana . Untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang kurikulum, sambil menunggu pengukuhan kurikulum oleh Rektor, maka sejak  Tanggal 17 September 2009 diberlakukan kurikulum berdasarkan Peraturan Dekan No. 271.A/H3.J.3/KD/2009 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum.

 

VISI

Visi Program Doktor Ilmu Hukum adalah menjadi pusat pendidikan Doktor yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat regional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan moral dan agama.

 

MISI

Misi Program Doktor Ilmu Hukum adalah:

  1. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berilmu, memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan berdaya saing tinggi.
  2. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang hukum kepada masyarakat.
  4. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara internasional.

 

TUJUAN

*(informasi sedang dalam proses update) 

 

KURIKULUM

*(Informasi web sedang dalam proses update)

 

STAF PENGAJAR

*(informasi sedang dalam proses update)

 

KONTAK FAKULTAS

  • Fakultas Hukum
  • Kampus B Universitas Airlangga
  • Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 47, Surabaya, Indonesia 60132
  • Telp. +62 31 5023151, 5023252
  • Fax : +62 31 5020454