Headlines

Retas Polemik RUU Kamnas, Fisip Unair Gelar Semnas

15-02-2013 | PIH Unair

Novotel-Warta Unair

Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) memang telah lama menuai ragam tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari yang pro hingga kontra. Menyoroti isu tersebut, Indonesia Center for Diplomacy, Defense, and Democracy (IC3D) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga mengadakan Seminar Nasional Konsolidasi RUU Keamanan Nasional Perspektif Jawa Timur, Rabu (14/2) di Hotel Novotel, Surabaya.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional oleh DPR RI dengan Pemerintah sudah berlangsung hampir tujuh tahun sejak 2006. “Keberadaaan UU Kamnas merupakan solusi untuk menghadapi ancaman bahaya keamanan yang multidimensional,” kata Prof. Dr. Muladi, SH selaku keynote speaker dalam kegiatan seminar ini.

Sekitar tujuh tahun ini, RUU Kamnas juga menjadi bahan perdebatan yang memakan waktu lama di tataran elit politik, ungkap Effendi Choirie, Anggota Komisi I DPR RI. “Proses penggodokan RUU itu telah melalui proses yang panjang dan harus melewati berbagai macam pihak, sehingga memerlukan waktu yang lama,” paparnya.

Sementara, Komjen (Purn) Ito Sumardi mantan Kabareskrim Mabes Polri yang juga didapuk sebagai narasumber menilai substansi dari RUU Keamanan Nasional tidak bertentangan dengan Undang-undang yang sudah ada. “Diharapkan tidak ada tumpang tindih terhadap kewenangan Polri itu sendiri dalam RUU Kamnas,” tuturnya.

Namun, menurut Komjen (Purn) Ito Sumardi, RUU Kamnas memang masih membutuhkan revisi yang komprehensif. “Tidak boleh terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan bias dalam kualifikasi atau bobot ancaman.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih dalam RUU Kamnas, mulai dari penetapan spektrum ancaman, penyadapan, perlindungan HAM, pengertian keamanan nasional beserta ruang lingkupnya. Selain itu, legalisasi kelompok bersenjata, status keadaan keamanan nasional, pemerintah daerah, penanggulangan ancaman laut dan udara hingga aspek pembiayaan dan legalitas undang-undang juga menjadi perhatian dalam semnas.

“Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk menggali pemikiran dan gagasan masyarakat Jawa Timur terhadap RUU Keamanan Nasional. Diharapkan melalui forum ini nantinya dapat meretas polemik RUU Kamnas dan merumuskan roadmap untuk konsolidasi RUU tersebut,” kata Ucu Martanto Dosen Ilmu Politik FISIP Unair.

“RUU Keamanan Nasional bukan mementingkan negara yang aman, tapi membuat masyarakat merasa aman, sehingga konsekuensinya negara memberikan jaminan keamanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan institusi,” imbuh Ucu Martanto.  

Berbagai elemen hadir alam forum tersebut mulai dari Mahasiswa Unair, Unitomo dan Ormas dan LSM seperti Forum Kalimas, KAMMI Jatim, Forum Xmas, Alit, Garda Lingkungan, dan juga Polrestabes dan Anggota DPRD Jawa Timur. Seminar tersebut merupakan salah satu rangkaian Focus Group Discussion (FGD), Selasa (13/2) yang diadakan di Ruang Adi Sukadana FISIP Unair. Est

 

Teks foto

Est/Warta Unair

Dari kiri, Dr. Andi Wijayanto, Effendi Choirie, Dr. H. As’ad Said Ali, Komjen (Purn) Ito Sumardi dan Ucu Martanto. Kelima narasumber tersebut membahas polemik RUU Kamnas di Hotel Novotel, Kamis (14/2).

Minggu, 20-Apr-2014              


Agenda

    Profil Elvira Devinamira Wirayanti

    • KANTOR MANAJEMEN  – WARTA UNAIR

      Malam Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 2014 di Plenary Hall Jakarta Convention Center agaknya merupakan malam saat mimpi Elvira Devinamira Wirayanti menjadi nyata. Bagaimana tidak? Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airla